Sejarah Konferensi Asia Afrika (lanjutan)
KONFERENSI ASIA AFRIKA (Bandung, 18 – 24 April 1955)
Negara-negara Peserta Konperensi Asia-Afrika :
- Afghanistan
- Birma
- Kamboja
- Ceylon
- Republik Rakyat Tiongkok
- Mesir
- Ethiopia
- Pantai Emas
- India
- Indonesia
- Iran
- Irak
- Jepang
- Yordania
- Laos
- Libanon
- Liberia
- Libya
- Nepal
- Pakistan
- Filipina
- Arab Saudi
- Sudan
- Suriah
- Thailand
- Turki
- Vietnam (Utara)
- Vietnam (Selatan)
- Yaman
Langkah bersejarah delegasi IndonesiaTidak lama kemudian rombongan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, Soekarno dan Mohammad Hatta, tiba di depan Gedung Merdeka dan disambut oleh rakyat dengan sorak-sorai dan pekik "merdeka". Di depan pintu gerbang Gedung Merdeka kedua pemimpin Pemerintah Indonesia itu disambut oleh lima perdana menteri negara sponsor.
Presiden Indonesia, Soekarno, menyampaikan pidato Pembukaan Konferensi Asia Afrika, 18 April 1955
Saya berharap konferensi ini akan menegaskan kenyataan, bahwa kita, pemimpin-pemimpin Asia dan Afrika, mengerti bahwa Asia dan Afrika hanya dapat menjadi sejahtera, apabila mereka bersatu, dan bahkan keamanan seluruh dunia tanpa persatuan Asia Afrika tidak akan terjamin. Saya harap konferensi ini akan memberikan pedoman kepada umat manusia, akan menunjukkan kepada umat manusia jalan yang harus ditempuhnya untuk mencapai keselamatan dan perdamaian. Saya berharap, bahwa akan menjadi kenyataan, bahwa Asia dan Afrika telah lahir kembali. Ya, lebih dari itu, bahwa Asia Baru dan Afrika Baru telah lahir!Pidato tersebut berhasil menarik perhatian dan mempengaruhi hadirin yang dibuktikan dengan adanya usul Perdana Menteri India dan didukung oleh semua peserta konferensi untuk mengirimkan pesan ucapan terimakasih kepada presiden atas pidato pembukaannya.
Pada pukul 10.45 WIB., Presiden Indonesia, Soekarno, mengakhiri pidatonya, dan selanjutnya sidang dibuka kembali. Secara aklamasi, Perdana Menteri Indonesia terpilih sebagai ketua konferensi. Selain itu, Ketua Sekretariat Bersama, Roeslan Abdulgani, dipilih sebagai sekretaris jenderal konferensi.
Sidang konferensi terdiri atas sidang terbuka untuk umum dan sidang tertutup hanya bagi peserta konferensi. Dibentuk tiga komite, yaitu Komite Politik, Komite Ekonomi, dan Komite Kebudayaan. Semua kesepakatan tersebut selanjutnya disetujui oleh sidang dan susunan pemimpin konferensi adalah sebagai berikut :
- Ketua Konferensi
- Ali Sastroamidjojo, Perdana Menteri Indonesia
- Ketua Komite Politik
- Ali Sastroamidjojo, Perdana Menteri Indonesia
- Ketua Komite Ekonomi
- Roosseno, Menteri Perekonomian Indonesia
- Ketua Komite
Kebudayaan - Muhammad Yamin, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia
- Sekretaris Jenderal
Konferensi - Roeslan Abdulgani, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Indonesia
Dalam sidang-sidang selanjutnya muncul beberapa kesulitan yang bisa diduga sebelumnya. Kesulitan-kesulitan itu terutama terjadi dalam sidang-sidang Komite Politik. Perbedaan pandangan politik dan masalah-masalah yang dihadapi antara Negara-negara Asia Afrika muncul ke permukaan, bahkan sampai pada tahap yang relatif panas.
Namun berkat sikap yang bijaksana dari pimpinan sidang serta hidupnya rasa toleransi dan kekeluargaan di antara peserta konferensi, maka jalan buntu selalu dapat dihindari dan pertemuan yang berlarut-larut dapat diakhiri.
Suasana Sidang Komite Politik di Gedung DwiwarnaKonsensus itu dituangkan dalam komunike akhir, yang isinya adalah mengenai :
- Kerja sama ekonomi;
- Kerja sama kebudayaan;
- Hak-hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri;
- Masalah rakyat jajahan;
- Masalah-masalah lain;
- Deklarasi tentang memajukan perdamaian dunia dan kerja sama internasional.
Dasasila Bandung:
- Menghormati hak-hak asasi manusia dan menghormati tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB.
- Menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara.
- Mengakui persamaan derajat semua ras serta persamaan derajat semua negara besar dan kecil.
- Tidak campur tangan di dalam urusan dalam negeri negara lain.
- Menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan dirinya sendiri atau secara kolektif, sesuai dengan Piagam PBB.
- Tidak menggunakan pengaturan-pengaturan pertahanan kolektif untuk kepentingan khusus negara besar mana pun.
- Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain mana pun.
- Tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi atau menggunakan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara mana pun.
- Menyelesaikan semua perselisihan internasional dengan cara-cara damai, seperti melalui perundingan, konsiliasi, arbitrasi, atau penyelesaian hukum, ataupun cara-cara damai lainnya yang menjadi pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB.
- Meningkatkan kepentingan dan kerja sama bersama.
- Menjunjung tinggi keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional.
0 comments:
Post a Comment